Catatan Nafi’ah al-Ma’rab (Ketua Umum Forum Lingkar Pena)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini sedang dalam proses revisi Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003. Pengesahan undang-undang kabarnya akan ketok palu pada 10 Desember 2025 mendatang.
Ada hal menarik yang perlu dicermati dalam salinan undang-undang yang beredar dan bisa diakse publik tersebut yakni pada Pasal 37 ayat 1 menyebutkan poin-poin pelajaran apa saja yang diwajibkan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Ada sebanyak 10 pelajaran yang diwajibkan di sana, tetapi secara tersurat tidak ada poin ‘sastra’. Pada poin C tertulis pembelajaran ‘bahasa’ yang idealnya dihubungkan dengan sastra, menjadi ‘bahasa dan sastra’.
Sebagai penggiat sastra di Indonesia, kita tentu saja mengharapkan regulasi yang mengatur gerakan sastra masuk sekolah memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan konkret. Ada yang menyebutkan bahwa sastra bagian dari seni budaya, tetapi dengan poin tersurat tentunya akan menjadi garansi lebih jelas bagi penggiat-penggiat sastra tanah air.
Soal manfaat sastra di sekolah tidak perlu kita pertanyakan lagi. Sastra adalah kelanjutan dari bahasa sebagai medium komunikasi. Sastra penghalus akal budi, pembentuk karakter, mendorong berpikir kritis, kreatif, empati, dan seterusnya. Nilai-nilai itu perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak jenjang pendidikan dasar tentunya.
Menjelang pengesahan Undang-Undang Sisdiknas tersebut, mari kita aspirasikan kebutuhan publik di Indonesia. Anak-anak Indonesia membutuhkan pembelajaran sastra sejak dini, maka DPR selaku wakil rakyat perlu mendengarkan aspirasi ini. Perlu dibangun Rapat Dengar Pendapat yang menyuarakan aspirasi khalayak tersebut. Ini adalah persoalan kebutuhan pendidikan berkarakter di Indonesia, maka para legislator agar lebih bijak mengaspirasikannya.
Semoga menjadi perhatian bagi Komisi X DPR RI saat ini. Sastra belum masuk sekolah, maka kita lah yang mengusahakannya.
De Daikos, 18 November 2025